Kota Jambi Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Masuk 42 Kota di Indonesia
- account_circle Ksandi
- calendar_month Jumat, 22 Mei 2026
- print Cetak
Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha membuka Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial di Aula Bapperida Kota Jambi, Jumat (22/5/2026). Kota Jambi menjadi salah satu dari 42 kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAMBISNIS.COM – Kota Jambi ditunjuk sebagai salah satu dari 42 kota di Indonesia yang menjadi pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Program tersebut bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi dan efektivitas penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sosialisasi Digitalisasi Bantuan Sosial digelar di Aula Bapperida Kota Jambi, Jumat (22/5/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A. Diza mengatakan, digitalisasi diperlukan untuk mengatasi sejumlah kendala dalam pendataan penerima bantuan sosial. Persoalan tersebut antara lain proses administrasi yang masih manual, keterbatasan integrasi sistem, data penerima yang belum sepenuhnya diperbarui serta potensi penerima bantuan ganda. Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan bantuan terlambat disalurkan atau tidak tepat sasaran.
“Digitalisasi ini sangat diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut,” ujar Diza.
Melalui sistem digital, sejumlah program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diharapkan dapat disalurkan dengan proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat. Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Handayani Ningrum mengatakan, masyarakat nantinya dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dari rumah dengan memastikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah aktif.
Bagi masyarakat yang belum memiliki IKD atau perangkat telepon seluler, pemerintah akan menyiapkan agen resmi yang dapat membantu proses pendaftaran.
Data penerima bantuan selanjutnya akan diverifikasi melalui sistem yang terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah, termasuk BKN, Samsat, BPN dan BPJS Ketenagakerjaan.
Namun, Ningrum menegaskan bahwa pendaftaran tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima bantuan. Sistem akan melakukan seleksi berdasarkan data yang tersedia untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Pemkot Jambi berharap digitalisasi bansos dapat memperkuat tata kelola perlindungan sosial sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan.
- Penulis: Ksandi
