-
Darmanto Zebua
JAMBISNIS.COM - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program perumahan rakyat. Karena itu penataan kebijakan perumahan tidak boleh hanya berfokus pada angka backlog.
"Tetapi harus menyentuh akar persoalan seperti kemiskinan, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi," ujar Fahri Hamzah dikutip Kontan, Selasa (26/8/2025).
Fahri menekankan pentingnya kebijakan berbasis data tunggal yang akurat. Melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah berupaya menyeragamkan basis data agar intervensi sosial lebih tepat sasaran.
“Kalau data kita berbeda-beda, keputusan kita juga berbeda dan akhirnya program salah sasaran. Karena itu penting sekali mendasarkan kebijakan pada data by name by address,” katanya.
Ia juga menyoroti fenomena double backlog, dimana sekitar 6 juta keluarga sudah tidak punya rumah sendiri dan kini tinggal di rumah tidak layak. Fenomena ini menurutnya harus menjadi prioritas utama kebijakan publik.
Fahri menjelaskan bahwa janji Presiden Prabowo terkait program tiga juta rumah baik untuk pembangunan dan renovasi rumah dibagi ke dalam tiga fokus besar. Di perdesaan, kebijakan diarahkan pada renovasi rumah tidak layak karena mayoritas warga sudah memiliki rumah dan tanah.
