Pemerintah Siapkan Anggaran Rp50 Triliun, Untuk Apa?

JAMBISNIS.COM - Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajalu, mengungkapkan masih terdapat sekitar 780 ribu rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki akses terhadap listrik. Hal ini dinilai memprihatinkan, mengingat Indonesia sudah hampir delapan dekade merdeka.

"Listrik ini menjadi kebutuhan pokok ke depannya, sehingga kita butuhkan memang anggarannya cukup besar," kata Jisman dalam Sosialisasi RUPTL PLN 2025-2034 dikutip merdeka, Senin (2/6/2025).

Ia menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan pokok yang krusial bagi kehidupan masyarakat di masa depan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan (roadmap) elektrifikasi dengan total anggaran sekitar Rp50 triliun. Fokus utama diarahkan pada 5.700 desa yang hingga kini belum dilayani oleh PLN.

"Kami sudah menyiapkan roadmapnya sekitar Rp50 triliun dan ada 5.700 desa yang belum, nah yang belum dilayani oleh PLN. Jadi, kita mendorong desa tersebut dilayani oleh PLN supaya lebih sustain. Jadi kami berharap nanti listrik desa ini harus dilayani PLN," ujarnya.

Menurut Jisman, keberadaan PLN di wilayah-wilayah yang belum terlistriki juga penting agar masyarakat bisa mendapatkan subsidi listrik, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

"Ada hal lagi yang menguntungkan bahwa harus dilayani oleh PLN, bahwa masyarakat tersebut harus mendapatkan subsidi. Kalau yang sekarang ini belum dilistriki ada di daerah 3T yang berhak atas subsidi. Kalau tidak ada listrik maka tidak ada subsidi," jelasnya.

Jisman juga menyoroti sejumlah program elektrifikasi desa yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga maupun secara mandiri sering kali tidak berkelanjutan. Banyak proyek hanya menyala saat peresmian, namun kemudian kembali gelap karena tidak dikelola dengan baik.

"Saya pikir kalau ada PLN lebih sustain karena apa yang ada sekarang dan sebelum-sebelumnya, banyak program-program dari K/L dan Mandiri untuk listrik desa ini, tapi tidak sustain dan apa yang terjadi setelah ada peresmian jadi gelap lagi," jelasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah menargetkan, dengan sinergi antara PLN dan kementerian terkait, program elektrifikasi desa dapat lebih berkelanjutan dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum menikmati hak dasar berupa akses energi listrik.(*)