Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund) memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan menjadi 5 persen pada tahun 2025, naik dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya.
-
Syaiful Amri
JAMBISNIS.COM - Dana Moneter Internasional atau IMF (International Monetary Fund) memproyeksikan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia akan mengalami kenaikan menjadi 5 persen pada tahun 2025, naik dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya. Prediksi tersebut menjadi perhatian serius, termasuk dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, yang menyebut hal itu sebagai alarm penting bagi pemerintah.
Menurut IMF, tingkat pengangguran tersebut dihitung sebagai persentase dari angkatan kerja yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau aktif mencari pekerjaan. Kenaikan ini menjadi sinyal perlunya upaya lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dan menahan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.
“Kita jawab tantangan itu dengan kerja serius kita nanti,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Yassierli menegaskan bahwa proyeksi IMF tersebut bukan sekadar angka, tetapi masukan strategis yang harus dijawab dengan aksi konkret lintas kementerian. Ia menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan kementerian teknis lainnya untuk menggali potensi lapangan kerja baru.
“Yang jelas, kita harus proaktif mengorkestrasi kementerian teknis. Kita bahas peluang lowongan pekerjaan di mana saja, dan ini terus berjalan melalui rapat koordinasi lintas kementerian,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap ancaman pengangguran, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan dan menjalankan sejumlah program prioritas. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menyerap banyak tenaga kerja, terutama di sektor distribusi, logistik, dan jasa penyediaan makanan.
Selain itu, Yassierli juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyusun pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai bagian dari strategi menghadapi gelombang PHK yang berisiko terjadi akibat perlambatan ekonomi global.
“Satgas PHK saat ini masih difinalisasi di Kementerian Sekretariat Negara. Tapi beberapa fungsi teknisnya sudah mulai berjalan, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) untuk memetakan sektor-sektor yang berisiko tinggi terhadap PHK,” jelasnya.
Di sisi lain, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia tercatat sebesar 4,76 persen, turun tipis 0,06 persen dibanding Februari 2024. Meski terlihat membaik, Menaker tetap menilai ini sebagai tantangan menjelang datangnya angkatan kerja baru dari lulusan SMA dan SMK pada pertengahan tahun.
“Tantangannya nanti ada di Agustus, ketika lulusan SMA, SMK masuk ke pasar kerja. Kita harus siapkan langkah antisipatif dari sekarang,” pungkas Yassierli.(*)
Jl. Kapt. A. Bakaruddin, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, 36124
+62
media@jambisnis.com pimred@jambisnis.com
© Design by Jambisnis.com